Main Article Content

Abstract

The general elections to choose regional leaders in the province of Bali is mandated by Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Law Number 10 Year 2016 about local leader election). Pilkada (pemilihan kepala daerah) or the local leader election based on the principle of democracy, they are “direct, general, free and secret, honest, and fair (langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil or luberjurdil)” based on Pancasila and the 1945 constitution. Pilkada is the responsibility of the central government and local government so that the community can actively exercise their suffrage and obtain comprehensive information on the stages, profiles or figures, and capacity of Paslon (pasangan calon, the candidates). Selection of regional heads simultaneously in 2018 in the Province of Bali has been running safely, orderly, and successful so it is expected to produce a good Bali leader. This year the election is to choose the Governor and Vice Governor of Bali, the Bupati and Wakil Bupati (the head and vice head of the regency) in Gianyar Regency and Klungkung Regency.


 

Keywords

elections pilkada government Bali

Article Details

How to Cite
Mantera, D. P. (2018). Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali. Jurnal Bali Membangun Bali, 1(2), 95-108. https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i2.25

References

  1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
  2. Majalah Media Praja Kementerian Dalam Negeri edisi 1 tahun 2017.
  3. PKPU nomor 1-5 tentang Pilkada serentak tahun 2018.
  4. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
  5. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  6. dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
  7. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan
  8. Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
  9. Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
  10. 2018.
  11. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
  12. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
  13. Wakil Walikota Tahun 2018.
  14. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
  15. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
  16. Wakil Walikota Tahun 2018.
  17. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
  18. dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
  19. Wakil Walikota Tahun 2018