Main Article Content

Abstract

A decent house is everyone's dream, but in reality, there are still many houses that are still not up to standard. In Tusan Village, Banjarangkan District, Klungkung Regency through the BSPS PUPR program, 50 houses were allocated assistance. Procedurally, these houses are houses that have very unfit verification. Based on data from village officials and proposals that have been required, the recipient of the assistance must go through the submission process according to the rules. In the field process, there are three crucial constraints in broad outline and require intensive assistance solutions so that the BSPS program runs according to the initial planning. The synergy between the community, village officials, and the government is also needed in this process so that significant obstacles can be resolved in accordance with applicable regulations. In the end, this program can run on target and can also be enjoyed by the community in Tusan Village.

Keywords

house, livable, village, tusan, klungkung

Article Details

How to Cite
Juniartini, N. L. P. (2019). Tinjauan Penyaluran Dana BSPS di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Jurnal Bali Membangun Bali, 2(3), 161-172. https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i3.23

References

  1. Badan Standar Nasional Indonesia. 1990. SNI 03-1979-1990 tentang Matra Ruang. Badan Standardisasi Nasional: Jakarta.
  2. Dipohusodo, Istimawan.1996. “Manajemen Proyek & Konstruksi”. Kanisius: Jogjakarta.
  3. Hindarto, P. 2007. “Inspirasi Rumah Sehat di Perkotaan”. Andi: Yogyakarta.
  4. Kabupaten Klungkung. Kondisi Geografis, diakses 12 Juni 2019 pada http://klungkungkab.go.id/page/kondisi-geografis.html.
  5. Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan . 2001. Planet Kita Kesehatan Kita. Kusnanto H (Editor). Yogyakarta : Gajah Mada University Press, p. 279.
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
  7. Suharmadi. 1985. Perumahan Sehat, Proyek Pengembangan pendidikan tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
  8. Sugiyono. 2011. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B”, Alfabeta, Bandung.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
  9. Sutaryo ; Kusdjono. 1984. “Kamus Istilah Teknik Sipil”. Depdikbud: Jakarta.
  10. UMP Bali. Daftar UMR Bali 2019 Terbaru, Tahun 2019 Naik Lagi 8,03%, diakses 11 Juni 2019 pada https://upahminimum.info/umr-bali-terbaru.html.
  11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.